Tindak Lanjuti Kasus Temuan 10 Ribu Paket Prof Zakir, LSM Bone Lapor ke Propam Polda

BONE - Laporan terkait 10 ribu paket sembako milik Prof. Dr. Zakir Shabara juga ikut dilayangkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Latenritatta ke Mapolda Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan untuk menuntut keseriusan dan netralitas aparat Kepolisian dalam pengungkapan dalang dari dugaan kasus money politik bermodus bagi-bagi sembako dibeberapa titik di Bone, Sulawesi Selatan.

"saya masukkan laporan secara tertulis pada Senin (25/11) kemarin. Laporan ini  terkait tindak lanjut dari temuan sembako 10 ribu paket

yang diduga milik seorang Profesor perguruan tinggi UMI. Yang mana,  pembagian sembako itu ada dugaan keterkaitannya dengan politik," 

"Disini supaya ada tekanan ke Penyelidik

untuk melakukan suatu penyelidikan dan mencari siapa sebenarnya dalang daripada terbaginya sembako ini, karena sebelum ditemukan sembako ini sudah ada terbagi sekitar 100 paket lebih," kata Mukhawas Rasyid saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/24)

Laporan juga ikut ditujukan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.

Mukhawas mensinyalir adanya oknum anggota Polres Bone yang diduga tidak netral dalam proses di Pilkada.

Salah satunya ditandai dengan proses penyelidikan yang terkesan tidak serius dari kasus temuan 10 ribu paket sembako sebelumnya.

"Kami menduga ya, ada keterkaitan, karena seharusnya ada langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Penyelidik, namun sampai saat ini tidak dilakukan, sehingga kami menduga ada keterkaitannya dengan salah satu oknum yang berpengaruh di Kepolisian," Ungkapnya.

Dalam laporan yang disetorkan, dirinya juga ikut menyerahkan sejumlah bukti terkait.

"Sebelum kami melaporkan masalah ini di Polda Sulsel, tentu kami terlebih dahulu mengumpulkan alat-alat bukti, supaya apa yang kami laporkan dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum," kata Mukhawas.

"Harapannya kami tentu meminta kepada aparat Penegak Hukum agar melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan-aturan atau mekanisme hukum yang telah ada," Tutupnya.

(Zul)