10 Tahun Memimpin Indonesia, Jokowi Dapat Rapor Merah

Makassar - Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, diakhir kepemimpinannya, Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Makassar, menilainya dengan rapor merah. Kepemimpinan Jokowi terjadwal berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. 

Ketua PMII Cabang Makassar, Ma'ruf Pangewa menyatakan kekecewaannya. Pasalnya, Presiden Jokowi yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dengan khas tampilan sederhananya, kini dinilai telah jauh di hati rakyat. Terkhusus harapan rakyat kecil yang telah pupus lantaran berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan untuk golongan menengah ke bawah.

"Tak bisa dipungkiri bahwa diawal kepemimpinan Presiden Jokowi hingga saat ini, ada prestasi di bidang  pembangunan infrastruktur, misalnya, pembangunan jalan tol yang panjangnya hingga 1.713,83 km, tapi pembangunan jalan tol bukan satu-satunya tolak ukur dalam menilai keberhasilan di masa pemerintahan. Di berbagai sektor, Jokowi dianggap gagal dalam melahirkan kebijakan dan menjalankan kepemimpinannya". Terang Ma'ruf Pangewa, Rabu (30/9/24).

Nawacita yang digagas oleh Jokowi dalam 9 janjinya, kini dinilai hanya sebagai  utopia semata. Hal ini terungkap dari temuan data kredibel dari berbagai lembaga ataupun media nasional yang sebelumnya telah banyak dipublikasikan.

"Menyelesaikan persoalan angka Kemiskinan di Indonesia seharusnya menjadi titik fokus dalam pemerintahan 2 periode Jokowi. Namun, sesuai data dari  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diketahui, ternyata target untuk realisasi angka kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Pernyataan ini diperkuat oleh salah seorang ekonom dari Bright Institute yang menyatakan Jokowi gagal menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yang dibuat dalam RPJMN," tambahnya.

Tak hanya itu, oleh Ma'ruf, pemerintahan dianggap tidak peka atas tuntutan dan keresahan masyarakat. Indonesia emas yang selama ini di gembor-gemborkan bahkan hanya menjadi sebuah kecemasan. Kekhawatiran pun muncul dari sejumlah kasus menonjol yang mengarah pada  pelemahan atau penurunan angka demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun, yang mana Indonesia dinilai mengalami penurunan khususnya di indikator kebebasan sipil.

Hal tersebut bukan tanpa dasar  yang jelas, berdasarkan rilis terbaru dari Economist Intelligence Unit (EIU)  yang menggambarkan indeks demokrasi di tahun 2023, Indonesia ditempatkan pada peringkat 56 dari 167 negara dengan skor 6,53. Skor dan peringkat ini dinyatakan  turun dibanding torehan tahun lalu yang menempatkan Indonesia di posisi 54 dengan skor 6,71. EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy alias Demokrasi Cacat, sedangkan freedom house menyebut jika indeks demokrasi Indonesia telah turun dari 62 poin ke 53 poin pada tahun 2019-2023. 

"Persekusi, kriminalisasi dan represifitas aparat menjadi salah satu indikator dari kemunduran demokrasi yang mewarnai bangsa kita selama ini. Represi ke publik melalui berbagai undang-undang, seperti munculnya UU Cipta Kerja dan KUHP yang juga ikut mengkerdilkan kredibilitas penegak hukum dan lembaga negara merupakan dosa besar Presiden Jokowi. Selain itu, pembungkaman melalui kekerasan represifitas aparat serta pembubaran sejumlah aksi demonstrasi secara paksa sering kami alami di kota Makassar," ungkap Ma'ruf kemudian.

Ma'ruf pun menegaskan, bahwa catatan kegagalan Jokowi dalam memimpin Indonesia sudah termasuk di bidang  agraria, politik dinasti, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan data pribadi serta pendidikan di nilai jauh dari harapan dan janji sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya dalam kampanye politiknya.

"Kegagalan Jokowi yang menjadi nawacita disaat kampanye politik sebelum terpilih kini menjadi dosa Jokowi kepada masyarakat. Ini menjadi catatan kelam atas Kepemimpinannya selama 10 Tahun dan tak akan pernah terlupakan, catatan ini akan segera kami rampungkan dan rilis agar bisa dipertanggungjawabkan.  Harapannya, semoga catatan kelam ini bisa menjadi pegangan untuk presiden terpilih, bapak Prabowo Subianto agar bisa menjadi evaluasi dan masukan," tutup Ma'ruf. (Zul P)