Profil Puan Maharani, Perempuan Pertama yang Menjabat Ketua DPR RI

Puan Maharani / IG @puanmaharaniri

Warta Politika - Nama Puan Maharani semakin banyak dibicarakan sebagai kandidat kuat dari partai PDIP untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Puan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI memiliki banyak dukungan baik dari partai maupun masyarakat.

Menurut pengamat politik Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) Indra Setiadi, jam terbang Puan yang tinggi membentuk Puan jadi dewasa dan bijak dalam berpolitik. 

"Ini membentuk kematangannya sebagai pemimpin. Selanjutnya ini termanifestasi dalam beragam sikapnya dalam merespon masalah publik," ungkapnya seperti dikutip dari sindonews.

Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. lahir 6 September 1973 adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019–2024. 

Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Achmad Sjaichu dan I Gusti Gde Subamia, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap dimana ia berusia 46 tahun saat dilantik. 

Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019, dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator. 

Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 hingga 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP DPR RI.

Sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 2009. Ia menjabat sebagai ketua fraksi partai dari 2012 hingga terpilih sebagai menteri pada 2014. 

Ia adalah satu dari delapan perempuan yang terpilih sebagai menteri dan satu-satunya menteri koordinator perempuan. Ia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu 2019.

Puan adalah anak bungsu dan satu-satunya putri mantan presiden dan pemimpin PDI-P saat ini, Megawati Sukarnoputri, serta cucu dari presiden pertama Indonesia Sukarno. Ayahnya, Taufiq Kiemas, adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 2009 hingga kematiannya pada 2013.

Kehidupan awal

Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi lahir pada 6 September 1973. Ibunya adalah mantan presiden dan pemimpin PDI-P saat ini Megawati Soekarnoputri berdarah Minang-Jawa, menjadikannya cucu dari Soekarno. Ayahnya adalah Taufiq Kiemas yang berdarah Minang-Palembang, seorang politisi yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 2009 hingga kematiannya pada 2013.

Pendidikan

Hingga sekolah dasar (SD), Puan menjalani kehidupan yang relatif normal dan lancar, meskipun merupakan cucu dari presiden pertama Soekarno. Hal ini terjadi hingga ia berada di sekolah menengah pertama (SMP), saat ibunya Megawati, menjadi aktif kembali dalam politik Indonesia selama Orde Baru. 

Ia lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan Cikini pada tahun 1991, dan ia masuk Universitas Indonesia pada tahun 1991 untuk belajar komunikasi massa. Ia lulus tahun 1997. 

Pada tanggal 14 Februari 2020, Puan dianugerahkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, proses perolehan gelar ini berjalan selama dua tahun.

Karier Politik

Kepresidenan Megawati

Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Puan terlibat dalam politik karena ibunya adalah salah satu pemain utama dalam kancah politik nasional. Selama tiga tahun kepresidenan Megawati, ia sering menemani ibunya dalam kunjungan dinas dalam dan luar negeri, selain melakukan kegiatan sosial sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat

Pada tahun 2008, Megawati memperkenalkan Puan, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDI-P, sebagai penggantinya saat berkampanye untuk pemilihan gubernur Jawa Timur 2008 di Ngawi.

Setelah itu, Maharani mencalonkan diri di Pemilu 2009 di dapil Jawa Tengah 5 (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali) dan memenangkan 242.504 suara - tertinggi kedua dari semua calon anggota parlemen di negara ini.

Pada masa jabatan pertamanya, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P sejak 2012, menggantikan Tjahjo Kumolo (yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri).

Ia ditugaskan di komisi VI DPR, meliputi investasi dan UKM.[9] Selama periode ini, dia menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2013.

Pemilihan Presiden 2014

Kemudian, dia sempat diajukan sebagai calon presiden PDI-P untuk pemilihan umum 2014 dan sebagai calon wakil presiden untuk Joko Widodo (populer dikenal sebagai Jokowi). Dalam pemilihan umum legislatif, ia memenangkan 326.927 suara, sekali lagi mencetak suara terbanyak kedua secara nasional.

Menteri Koordinator

Menyusul kemenangan Jokowi atas Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden langsung, ia diangkat menjadi menteri kabinet di tengah kritik atas pengalamannya dan pengaruh politik ibunya.

Penggantinya di parlemen, Alfia Reziani, baru dilantik pada tahun 2016. Dia mengklaim sukses selama masa jabatannya, merujuk pada IPM yang meningkat di samping kemiskinan yang lebih rendah dan statistik rasio Gini.

Dia adalah satu-satunya menteri koordinator yang selamat dari dua perombakan kabinet pada masa jabatan pertama Jokowi, mendorong media untuk menggambarkannya sebagai "tak tersentuh".

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Menyusul Pemilu April 2019 Indonesia, di mana hasil sementara menunjukkan PDIP memperoleh suara terbanyak, Puan disebut-sebut menjadi Ketua DPR periode 2019–2024, menjadi ketua wanita pertama di dewan.

Dia juga telah mengindikasikan bahwa dia mungkin mencalonkan diri kepresidenan pada tahun 2024. Secara individual, dia memperoleh 404.034 suara untuk tiketnya ke dewan, terbanyak dari kandidat legislatif mana pun di negara ini. Ia diangkat sebagai Ketua pada 1 Oktober 2019, menjadi wanita pertama yang memegang posisi tersebut.[34]

Kehidupan Pribadi

Puan menikah dengan pengusaha Hapsoro 'Happy' Sukmonohadi dan mereka memiliki dua anak. Dilansir dari beberapa sumber, Puan dan Happy menikah satu bulan sebelum masa reformasi yang diawali dengan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Saat itu, ibunda Puan, Megawati, adalah tokoh oposisi terkemuka di negara itu dalam rezim yang tidak mentoleransi oposisi kritis. 

Puan mengaku kesulitan menemukan tempat untuk pernikahan karena banyak pengelola gedung membatalkan pemesanannya. Pernikahan itu akhirnya digelar di rumah Megawati di Kebagusan di Jakarta Selatan. Puan mengatakan tidak ada pejabat negara yang hadir.