MK Tolak Uji Materi Undang-Undang Narkotika soal Ganja Medis

Suasana sidang MK. Foto: ist

WartaPolitika.Com-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. MK menyatakan, dalil permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

MK menilai perlu ada upaya khusus dari pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat, sarana prasarana, serta aturan hukum terkait usulan pemanfaatan ganja yang termasuk narkotika golongan I untuk keperluan pengobatan. 

Hal itu disampaikan oleh Hakim MK Daniel Yusmic Pancastaki Foekh saat pembacaan amar putusan uji materi Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja untuk kesehatan. 

"Walau diperoleh fakta hukum banyak orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu dengan fenomena yang mungkin dapat disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan narkotika golonga tertentu, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan besar akibat yang ditimbulkan apabila tidak ada persiapan terkait struktur dan budaya hukum masyarakat termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia," kata Daniel saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (21/7/2022). 

Hakim MK Suhartoyo mengatakan, MK tidak bisa membenarkan keinginan para pemohon untuk penggunaan ganja yang masuk dalam Narkotika Golongan I buat keperluan kesehatan atau terapi. 

Dalam kesempatan yang sama Hakim MK Suhartoyo mengatakan, sampai saat ini belum terdapat kajian ilmiah yang terbukti terkait pemanfaatan ganja untuk keperluan pengobatan. 

"Keinginan para pemohon untuk diperbolehkannya narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah," ujar Hakim MK Suhartoyo. 

"Dengan belum adanya bukti pengkajian tersebut maka keinginan pemohon sulit untuk dipertimbangkan dan dibenarkan oleh mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya," kata tambahnya. 

Hakim MK Suhartoyo juga menyampaikan, persoalan kepastian hukum terkait pemanfaatan ganja yang termasuk narkotika golongan I merupakan kewenangan pembuat undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. 

Sebab dalam UU 35/2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pasal pemidanaan penyalahgunaan narkotika. "Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, open legal policy," tukasnya. 

Gugatan dengan nomor 106/PUU-XVIII/2020 itu diajukan . “Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar ketua MK Anwar Usman dalam persidangan, Rabu (20/7/2022). 

MK menilai, materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan Pemerintah. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan. 

Menurut MK, permohonan para pemohon merupakan bagian dari kebijakan terbuka DPR dan Pemerintah untuk mengkaji apakah ganja bisa digunakan untuk medis. 

Adapun para penggugat meminta MK untuk mengubah Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika untuk memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis. 

Mereka juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 8 Ayat (1) yang berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan inkonstitusional. 

Menanggapi hal tersebut, Koalisi Advokasi Narkotika yang merupakan tim hukum dari para pemohon uji materi, Erasmus Napitupulu meminta pemerintah memberikan solusi kepada anak yang menderita Cerebral Palsy, khususnya pengobatan terapi minyak ganja. 

Bahkan pihaknya meminta pemerintah harus membantu biaya pengobatan di Indonesia yang tidak dicover BPJS. "Harus memberikan solusi kepada anak-anak yang menderita cerebral palsy, khususnya yang membutuhkan pengobatan spesifik seperti terapi minyak ganja. Pemerintah harus membantu memikirkan pembiayaan pengobatan di Indonesia yang tidak 'tercover' BPJS dan peralatan penunjang lain yang berbiaya tinggi," ujarnya. 

Koalisi Advokasi Narkotika juga mendesak pemerintah melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah terhadap jenis-jenis Narkotika Golongan I yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Sehingga kata dia, dari penelitian tersebut ada skema pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk layanan kesehatan. 

"Penelitian ini juga penting untuk menghasilkan skema yang jelas dan komprehensif tentang pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan," tutur Erasmus. 

Peneliti ICJR itu menjelaskan, saat pembacaan putusan sidang, MK menekankan kata "segera" pada putusannya. "Sehingga hal ini harus dimaknai tidak boleh lagi ada penundaan dan ketidakpastian dari pemerintah dalam melakukan penelitian narkotika untuk pelayanan kesehatan," paparnya. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia, kata Erasmus, juga dapat merujuk penelitian-penelitian lain di luar negeri maupun yang dikeluarkan badan PBB. 

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pasal pelarangan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan. Trimedya mengatakan putusan MK tersebut akan ditindaklanjuti usai reses. 

"Kita kan RUU Narkotika tetep kita bahas ya, nanti kita masuk lagi tanggal 16 kita akan lihat gitu. Kan UU Narkotika itu, terkait putusan MK nanti mungkin nggak kita evaluasi atau tidak kita akan lihat nanti pada saat pembahasan RUU Narkotika," katanya. 

Ia mengatakan saat ini prosesnya masih di tahap rapat dengar pendapat. DPR akan menyerap aspirasi ke sejumlah kampus terkait wacana legalisasi ganja untuk keperluan medis. "Kita baru tahapannya RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), rencananya habis masuk ini kita ke kampus menyerap aspirasi tinggal ditentukan kampus di Jawa dan di Sumatra," imbuhnya. 

MK dalam putusannya meminta agar pemerintah dan DPR segera melakukan kajian terkait pelarangan penuh penggunaan narkoba untuk kepentingan kesehatan. Ia memastikan DPR akan melakukan kajian setelah reses berakhir. "Ya bagaimana (ditindaklanjuti) segera orang lagi reses," pungkasnya. (Timred WPT) 

#mahkamahkonstitusi

#mk

#mktolakujimateriuunarkotika

#ganjamedis

#celebralpalsy